www.linghauviral.my.id
Ikuti Fit and Proper Test DPP, Kader PDI Perjuangan Disiapkan Jadi Wakil Ketua DPRD Empat Lawang
EMPAT LAWANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Empat Lawang bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pendampingan terhadap calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang dari Fraksi PDI Perjuangan dalam rangka mengikuti Fit and Proper Test yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi dan kaderisasi partai yang dilaksanakan secara berjenjang, terukur, dan bertanggung jawab, guna memastikan setiap kader yang diberikan amanah kepemimpinan legislatif memiliki kapasitas, integritas moral, pemahaman ideologi, serta komitmen kuat terhadap garis perjuangan partai dan kepentingan rakyat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Empat Lawang menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh jajaran DPC dan DPD merupakan wujud soliditas partai dalam mengawal kader terbaik agar mampu melalui seluruh tahapan penugasan politik dengan baik, sekaligus mempersiapkan diri menjalankan peran strategis sebagai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Empat Lawang.
Menurutnya, proses fit and proper test menjadi tahapan penting untuk memastikan kader yang diusulkan benar-benar siap mengemban tanggung jawab sebagai pimpinan legislatif yang tidak hanya memahami tugas kelembagaan, tetapi juga mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat secara konsisten.
PDI Perjuangan Kabupaten Empat Lawang juga menaruh harapan besar agar kader yang nantinya dipercaya dan ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika dan marwah lembaga legislatif, serta konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ke depan, pimpinan DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan diharapkan mampu menjadi jembatan aspirasi rakyat, mitra strategis pemerintah daerah, serta motor penggerak lahirnya kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkeadilan.(Redaksi)