Dinas Pendidikan lubuk linggau

Nomor :015/103/Lp/liper ri/pk/IX/2012 Lampiran :satu bekas pengaduan Perihal :tolong usut tuntas dugaan KKN pada Satker Pegawai dinas pendidikan kota lubuk linggau Lubuk linggau 24 September 2012 Kepada Yth Kejari lubuk linggau Di_ Lubuk linggau Dengan hormat Sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga intelijen pers reformasi republik Indonesia(LIPER RI)memantau,mengawas,mengontrol,melaporkan dan menindak lanjuti. setiap temuan dalam penyelenggaraan pengelolaan uang Negara yang dikelolah oleh pemerintah baik non pemerintah peraturan menteri keuangan nomor 100/pmk.02/2010 tentang Standar biaya tahun anggaran 2011 dan terselengara kegiatan pemerintah daerah kota lubuk linggau baik rancana kegiatan RKA,DPA,dan penjabaran APBD tahun anggaran 2010 -2011 dan disertakan pendukung lainya liper-ri menemukan beberapa aitem kejanggalan tentang dugaan termasuk dalam katagori Korupsi,kolusi dan nepotisme.pada Dinas Pendidikan kota lubuk linggau Sebagai berikut: 1. Penyelenggara paket B setara SMP tahun 2010 2. Penyelenggara paket C setara SMA tahun 2010 3. Penyelenggara paket B setara SMP tahun 2011 4. Penyelenggara paket C setara SMA tahun 2011 Dengan uraian di atas dana tersebut anggaran APBD tahun 2010 dan APBD 2011 diduga kuat dalam unsur unsur KKN tertuang dalam pasal 18 ayat 6 undang undang dasar negara repubik indonesia tahun 1945 merujuk pada undang undang nomor 28 tahun 1999 tentang negara negara bersi dari korupsi undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentan percepatan pemberantasan tidak pidana korupsi pasal 41 ayat 1 pranserta masyarakat masyarakat berhak membantu pengawasan dan pemberantasan korupsi. Ayat 2 pranserta masyarakat sebagaiman dimaksud dalam ayat 1 diwajibkan dalam bentuk sebagai mana dijelaskan dalam huruf a,b,c sampai dengan huruf e. Tujuan laporan dalam bentuk pengaduan Untuk diketahui bahwa tujuan laporan kami lembaga LIPER-RI. Dalam rangka mewujudkan negara republik indonesia bebas dari KKN dan mewujudkan kota lubuk linggau aman nyaman tentram dan cinta damai pencegahan tersebut dapat juga dilakukan sesuai dengan kereteria hukum prapradilan dalam ketentuan per undang undangan efesien efektif transparan ,serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan sebagaimana telah di atur dalam petunjuk penyesamaan penyelenggaraan pengelolaan uang negara.dengan rancangan RKA/DPA
/APBD/serta penjabaran APBD tahun anggaran 2010 dan 2011 satuan kerja Dinas pendidikan kota lubuk linggau Tahun 2010 dan 2011 yang harusnya dapat disesuaikan dengan kaedah kaedah yang berlaku (GOOD GOVER NANCE).maka dengan ini kami meminta kepada yang terhormat aparat penegak hukum yang tekait melaluai proses hukum terhadap yang bermain pada pengelolah anggaran tersebut karna didalam tapsiran atau analisa kami secara jernih kuat dugaan kami mark-up/piktif rata rata 30% dan mencapai 35% dari ketentuan yang sebenarnya dengan di dasari data yang kami miliki berupa RKA/DPA/APBD dan keterangan nara sumber yang sangat di percaya saat kami kompirmasi menerangkan ada dugaan penyimpangan pada SATKER Dinas pendidikan kota lubuk linggau TA.2010-2011 KRONOLOGIS 1. patawan Kami di Lapangaan Bahwa penyelenggaraan paket B setara SMP sunmber dana dari APBD tahun 2010 sebesar RP.153.341.000.menurut nara sumber atau sala satu yayasan /pelenggara Paket B diduga dana dari APBD kota lubuk sampai saat ini belum perna diterima oleh penyelenggara paket B yang mereka terima dari APBD tingkat 1 provinsi sumatera selatan 2. hasil pantauan /investigasi kami dilapangan tentang penyelenggara paket C setara SMA sumber dana APBD tahun 2010 sebesr RP.129.560.000.menurut nara sumber dari penyelenggara paket C atau yayasan yang ada di kota lubuk linggau tidak perna menerima dana dari dinas pendidikan kota lubuk linggau dan kami tidak perna tau kalau ada dana dari dinas penddidikan tentang penyelenggara paket C kami hanya mendapat tunjangan dari APBD provinsi 3. penyelenggara paket B setara SMP sumber dana dari APBD tahun 2011 sebesar Rp.136.161.000.sama seperti hal diatas poin satu dan poin dua sampai saat ini diduga dana tersebut belum tersalurkan kepada penyelenggara paket /yayasan yang ada dikota lubuk linggau. 4. Adanya penyelenggaraan paket C setara SMA sumber dana APBD tahun 2011 sebesar Rp.131.180.000.sama seperti diatas poin 1,2,3,dana tersebut diduga belum tersalurkan kestiap penyelenggara paket yang ada di kota lubuk linggau dikarnakan beberapa penyelenggarapaket yang ada di lubuk linggau baik dari SMP,SMA maupun yayasan yang dapat kami pantau mereka hanya mendapatkan bantuan/tunjangan penyelenggara paket dari APBD provinsi dan bahkan dana dari APBD kota lubuk linggau diduga sengaja tidak disalurkan oleh oknum SATKER dinas pendidikan kota lubuk linggau. Adapun yang patut diduga penyalagunaan wewenang dan Korupsi atas pelaksanaan penggunaan dana tersebut di atas adalah sebagaiberikut: 1. Di duga pegawai Dinas pendidikan kota lubuk linggau diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan Negara dengan jalan memanipulasi data agar perbuatannya tersebut sesuai dengan Ketentuan pemerintah kota lubuk linggau. 2. Di duga Oknum pegawai Dinas pendidikan kota lubuk linggau diduga telah melakukan perbuatan menyalagunakan Wewenang dan jabatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang di lakukan secara perorangan maupun secara bersama sama dengan pegawai lainya yang dengan perbuatannya tersebut terindikasi merugikan Negara. III Tinjauan Yuridis Hal tersebut di duga tidak sesuai dengan praturan presiden No.54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. A.UNSUR BARANG SIAPA. Dalam unsur barang siapa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani melakukan perbuatan, melawan Hukum diwajibkan untuk bertanggung jawab atas ketentuan unsur barang siapa perbuatan melanggar Hukum. B.UNSUR DENGAN SENGAJA Dalam unsur kesengajaan disini haruslah ditafsir secara luas semata sebagai opzet adsoog bij megelykhheidsbwustzjin (sengaja akan kemungkinanan) bahwa MTV.memori di terangkan sebagaiberikut pidana umumnya di hendaki dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan melanggar hukum dengan kesengajaan-kesengajaan pasti akibatnya. C.UNSUR KAEDAH HUKUM Dalam unsur kaedah hukum bahwa inlagtotderachtswetenschap innederland,mengatakan barang siapa melanggar hukum atau unsur-unsur kaedah hukumnya pasti dikenakan sanksi(sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum)yang berupa hukum pasti dikenakan sanksi(sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum)yang berupa hukuman sebagai mana termasuk dalam pasal 10.KUHP. Bahwa kami dari lembaga LIPER-RI.LEMBAGA INTELIJEN PERS REPORMASI REPUBLIK INDONESIA kota lubuk linggau provinnsi sumatra selatan Sangat mendukung program pemerintah dalam memberantas(KKN)maka siapapun yang terlibat didalamnya kami mohon di proses sesuai prosedur hukum yang berlaku adapun yang di maksud dalam UU no 20 th 2001 tentang tindak pidana korupsi dan serta TAP MPR.nomor.II / MPR /1998.tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari unsur (KKN).dan juga kepres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi sekaligus kepada pihak yang berwenang atau penegak hukum (badan yudikatif) diwilaya hukum yang di mana kami melapori yang disisi prihal di atas kami mohon untuk mengambil sikap karna setidak-tidaknya kami telah melakukan kewajiban dan tanggung jawab moral kami seperti apa yang dimaksud dalam PP nomor 7 tahun 2001 tenteng pranserta masyarakat untuk melakukan pengawasan serta kontrol sosial dalam pembangunan guna pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.dan PP nomor 68 tahun 1999 tentang pelaksanaan pranserta masyarakat penyelenggaraan negara Dan khususnya pada pihak penegak terkait segera menindak tegas kepada oknum yang bermain berbuat melakukun seperti apa yang di kemukakan di atas,karna negara kita ádala negara yang menganut negara hukum positif bukan hukum rimba yang kuat menang yang lemah kala kendati manusia mentulikan telinga membisukan mulut serta membutakan mata dan hatinya tapi tuhan tidak bisa di bohongi Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terimakasih Salam Persatuan Pengurus Lembaga Intelijen Pers Reformasi Republik Indonesia PD.Kabupaten Musi Rawas Ketua an.sekretaris ZUBAIDAH.MN SYARIFUDIN

TEMBUSAN KEPADA YTH: 1. Kejaksaan tinggi sumatera selatan 2. Kasat tipidkor polda sumatera selatan 3. DPRD TK I sumatera selatan 4. Wlikota lubuk linggau 5. Kapolres Cq kanit pidkor kota lubuk linggau 6. DPRD TKII kota lubuk linggau 7. Dinas pendidikan kota lubuk linggau 8. Liper ri pusat 9. Arsip